Gagal Paham, KSPI Malah Salahkan Jokowi Gara-gara UMP DKI. Alasannya Bikin Gregetan!

Infoteratas.com - Sebagian besar demonstran yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi mengacu Peraturan Pemerintah 78/2015 Tentang Pen...


Infoteratas.com - Sebagian besar demonstran yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi mengacu Peraturan Pemerintah 78/2015 Tentang Pengupahan sedang bergerak ke depan Istana Negara, Jakarta.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, mengatakan, alasan mereka bergerak ke Istana adalah karena Presiden Joko Widodo yang bertanggung jawab atas terbitnya PP 78/2015.

"Kami akan ke Istana Negara karena biang kerok dari upah murah Indonesia hari ini adalah PP 78 yang diputuskan Pak Jokowi pada akhir 2015," kata Rusdi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Kata dia, hampir semua kepala daerah di Indonesia termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menaikkan UMP berdasarkan PP yang tak sejalan dengan ketentuan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan itu.

"Hampir semua pimpinan provinsi dan daerah dipaksa oleh Pak Jokowi, Kemendagri dan lainnya agar menetapkan upah berdasarkan PP 78. Padahal rekomendasi Komisi IX DPR RI adalah PP 78 melanggar UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003," jelasnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa penetapan UMP seharusnya diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan berdasarkan survei KHR (kebutuhan hidup rakyat) yang berjumlah 60 item. Inilah salah satu hal yang ditiadakan dalam PP 78/2015.

"Pelanggaran lain adalah hak berunding dari serikat buruh yang diwakili oleh Dewan Pengupahan unsur buruh tidak lagi berfungsi, tidak lagi digunakan. PP 78/2015 hanya menghitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelas Rusdi.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah melakukan tindakan yang tidak mentaati UU.

"Karenanya hari ini kami memberi gelar kepada Pak Jokowi, beliau adalah Bapak Upah Murah Indonesia. Karena telah menetapkan PP 78/2015, akibatnya daya beli rontok dan jatuh. Ini presiden yang tidak pro kaum buruh," kata dia.

Tak hanya itu, Rusdi menganggap Jokowi sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurunkan daya beli mayoritas rakyat, termasuk kelompok buruh.

"Upah dibatasi hanya naik 8 sampai 10 persen tapi harga listrik naik 130 persen. Inilah yang menyebabkan daya beli hancur. Upah buruh tak sanggup lagi untuk membeli, upah buruh tidak sanggup lagi mendorong UKM menjadi maju karena hanya cukup untuk kebutuhan anak sekolah, makan, minum, dan kebutuhan rumah," tuturnya.


Menaker: PP Pengupahan Justru Menguntungkan Buruh

Hal berbeda disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Ia justru menilai PP ini akan menguntungkan kalangan buruh.

Dia mengatakan dari 28 provinsi yang telah melaporkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016 kepada pemerintah, 15 provinsi di antaranya belum mengikuti sistem formula dalam PP Pengupahan.

Hasilnya, kenaikan upah minimum di daerah tersebut relatif kecil, berkisar antara 6-9 persen. Sementara jika menggunakan formula dalam PP Pengupahan, kenaikan upah minimum tahun 2016 mencapai 11,5 persen, sesuai dengan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jelas bahwa PP 78/2015 tentang Pengupahan itu sangat menguntungkan buruh. Faktanya, dari semua provinsi yang melaporkan penetapan UMP 2016, yang memakai PP Pengupahan kenaikan UMP-nya mencapai 11,5 persen sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari BPS. Adapun provinsi yang tidak menggunakan PP Pengupahan, kenaikan UMP-nya berkisar 6-9 persen. Jadi malah lebih kecil kenaikannya kalau tidak pakai PP Pengupahan", ujarnya di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Oleh karena itu, kata Hanif, tidak cukup alasan bagi kalangan buruh untuk tidak menerima PP Pengupahan yang jelas menguntungkan buruh, kecuali jika ada tendensi lain yang bersifat non-buruh.

Hanif mengungkapkan PP Pengupahan bukan hanya menguntungkan buruh, tapi juga menguntungkan mereka yang belum bekerja dan kalangan dunia usaha.

"Semuanya diuntungkan dengan PP Pengupahan ini. Buruh diuntungkan karena upah pasti naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang sangat signifikan. Dunia usaha juga diuntungkan karena ada kepastian menyangkut besaran kenaikan upah setiap tahun, sehingga dunia usaha bisa berkembang dan memperbanyak lapangan kerja. Kalangan pengangguran yang 7,5 juta orang atau mereka yang belum bekerja juga diuntungkan karena peluang kerja makin banyak, sehingga mereka bisa masuk ke pasar kerja dan mendapat pekerjaan untuk penghidupan mereka," dia menjelaskan. 


Menurut Hanif, di luar itu juga masih banyak keuntungan yang didapat buruh dengan adanya PP Pengupahan. Misalnya, diatur juga mengenai pendapatan non-upah seperti bonus, THR, uang service dan lain-lain yang menjadi hak buruh. Buruh yang berhalangan, baik karena sakit atau menjalankan tugas serikat pekerja, juga wajib dibayar.

Struktur dan skala upah di mana pengupahan mempertimbangkan masa kerja, golongan/jabatan, pendidikan, prestasi dan lain-lain juga wajib diterapkan oleh perusahaan, sehingga upah buruh bisa adil, proporsional, dan layak.

Perusahaan yang tidak menjalankan struktur dan skala upah diancam sanksi sesuai UU 13/2003 dan ditambah sanksi administratif dalam PP Pengupahan, seperti sanksi pemberhentian sebagian atau seluruh proses produksi hingga pembekuan perusahaan.

"Banyak sekali keuntungan yang diperoleh buruh dengan PP Pengupahan. Saya gagal paham kalau masih ada yang menolak, kecuali karena ada kepentingan yang bersifat non-buruh", kata dia.(Rmol/liputan6.com)

COMMENTS

Nama

9 naga,1,Adu Panco,1,afi,19,agama,3,ahmad dhani,104,AHOK,454,AHY,44,alexis,3,AmienRais,19,Anies,110,antasari,2,Arcandra,1,Ari Wibowo,5,Ario,4,ario kiswinar,5,artikel,1,ayu tt,6,azizi travel,2,banjir jakarta,2,Berita,639,berita hiburan,5,berita unik,145,bom,10,Budayawan,1,Budi Gunawan,1,buni yani,26,bunuh diri,17,caisar,2,debat pilkada,6,deddy corbuzier,5,demo ahok,21,demo jokowi,2,demo kspi,8,demokrat,2,Djarot,4,DKI,6,DPR,3,Ekonomi,1,entertaiment,330,Fadli Zon,46,Fahri,41,first travel,56,fpi,378,freeport,2,FrontBetawi,3,geby,3,gerindra,10,gibran,15,Golkar,2,Habibrizieq,52,Habiburokhman,2,hari tanoe,1,hate speech,70,headline,1,hoax,3,Hukum,15,Ibu Eni,1,Indro Warkop,1,info sehat,1,infrastruktur,1,internasional,44,intoleransi,1,inul,4,Irmangusman,1,Islami,5,isu PKI,3,IwanFals,1,Jakmania,8,jogja,1,JOKOWI,231,jonru,66,jupe,15,jusuf kalla,5,kaesang,52,kahiyang,17,Kapolri,17,kasus ahok,16,kasus antasari,3,kasus buni yani,10,kasus dwi,4,kasus eggy sudjana,6,kasus ektp,12,kasus habib rizieq,173,kasus HT,12,kasus makar,20,kasus mirna,1,kasus pancasila,1,kasus reklamasi,2,kasus siti,3,kasus sumber waras,3,kecelakaan,14,kecelakaan kapal,2,Kemang,1,KIP,1,kisah,4,Kontroversi,20,kpk,29,kriminal,74,lion air,2,loker,1,Lulung,7,maia,10,Marioteguh,10,marissa,10,mbah mijan,1,menpora,2,menteri susi,13,mudik2017,3,MUI,14,nasdem,1,Nasib Guru,3,nasioanal,2,Nasional,867,nasional. pilgub dki,2,naso,1,news,143,nikita,6,NU,20,Nusronwahid,2,ojek online,1,olahraga,10,opick,6,pan,9,paradise papers,4,PDIP,20,pedofil,3,pembunuhan,2,Pilgub DKI,175,pilih,1,pilpres 2019,2,Pilpres 2019 Golkar,2,PKS,12,polisi,2,politik,1028,prabowo,4,PRESTASI AHOK,1,Ragam,43,raja arab,22,Ratna Sarumpaet,13,razman,5,ridwan kamil,12,rina,1,Risma,3,rohingya,5,rosita,13,Ruhut,4,Saipul Jamil,2,sam aliano,1,sandi,12,sandiaga,90,Sanusi,2,saracen,68,SBY,71,sejarah,3,sepak bola,7,setnov,19,sidang ahok,50,sri mulyani,2,Sumber waras,2,Susi,3,Syafi'i,1,Taufik,1,Tax amnesty,4,Teman Ahok,3,tips,6,Tito,2,TKW,1,TKW SRI,1,tren,1,trending topik,391,tv one,8,uang,1,Umum,1,Vaksin Palsu,4,Yusril,3,
ltr
item
Infoteratas: Gagal Paham, KSPI Malah Salahkan Jokowi Gara-gara UMP DKI. Alasannya Bikin Gregetan!
Gagal Paham, KSPI Malah Salahkan Jokowi Gara-gara UMP DKI. Alasannya Bikin Gregetan!
https://4.bp.blogspot.com/-PFgggs_IbN4/Wgj5qzhi7dI/AAAAAAAAQAs/iZKigo2yw1Md_x4EAOp47beqOpSlYqcyACLcBGAs/s1600/palsu.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-PFgggs_IbN4/Wgj5qzhi7dI/AAAAAAAAQAs/iZKigo2yw1Md_x4EAOp47beqOpSlYqcyACLcBGAs/s72-c/palsu.jpg
Infoteratas
http://www.infoteratas.com/2017/11/gagal-paham-kspi-malah-salahkan-jokowi.html
http://www.infoteratas.com/
http://www.infoteratas.com/
http://www.infoteratas.com/2017/11/gagal-paham-kspi-malah-salahkan-jokowi.html
true
4105805820566066428
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy