Kapolri Tolak Permintaan DPR Panggil Paksa Miryam, Alasannya Bikin Pansus 'Gigit Jari'

Infoteratas.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyampaikan dengan tegas bahwa pihak kepolisian tak dapat memenuhi keinginan anggota ...


Infoteratas.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyampaikan dengan tegas bahwa pihak kepolisian tak dapat memenuhi keinginan anggota pansus angket KPK untuk menjemput secara paksa tersangka kasus pemberi keterangan palsu korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.

Diduga Terima Uang dari Andi Narogong, Gamawan: Saya Nggak Kenal, Saya Nggak Ketemu
Alasan penolakan itu disampaikan oleh Kapolri terkait interpretasi hukum acara dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang tidak jelas usai melakukan kajian secara mendalam.

"Persoalannya kami sudah mengkaji permintaan kepada polri atau diundang oleh DPR, itu sudah beberapa kali kita alami, dan setiap kesempatan selalu kita sampaikan meskipun UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR, meminta kepolisian menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil, bahkan bisa dikenakan sanksi penyanderaan, namun persoalannya kita melihat hukum acaranya di dalam Undang-undang itu tidak jelas, tidak ada hukum acaranya," papar Tito Karnavian, Senin (19/6).


Lebih lanjut, pihaknya meminta agar anggota DPR yang tergabung dalam pansus angket KPK meminta saran kepada ahli hukum terkait hal tersebut.
"Yang jelas dari kepolisian menganggap inilah hukum acaranya tidak jelas. Ini sudah merupakan upaya paksa kepolisian untuk selalu dalam koridor projusticia," pungkasnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, cacat hukum.

"Cacat hukum karena tiga hal. Pertama, subjeknya keliru. Kedua, objeknya keliru. Dan yang ketiga, prosedurnya salah," kata Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Soal subjeknya yang keliru, Mahfud mengatakan secara historis hak angket itu hanya dimaksudkan untuk pemerintah.

"Dulu kan pertama kali di Inggris itu untuk pemerintah. Lalu di Indonesia diadopsi pada 1950 ketika sistem parlementer untuk keperluan mosi tidak percaya kepada pemerintah lalu diadopsi UUD. Hak angket itu tetap konteksnya pemerintah, karena tidak mungkin DPR mengawasi yang bukan pemerintah," tuturnya.

Selanjutnya terkait objeknya yang keliru, ia menilai bahwa Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah.

"Disebutkan dipenjelasannya bahwa pemerintah mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. Basarnas, LIPI, Wantimpres itu lembaga pemerintah nonkementerian. Tetapi, di luar itu, seperti KPK, bukan lembaga pemerintah," kata Mahfud.

Terakhir menyangkut masalah prosedur, Mahfud menyatakan prosedur pembuatan Pansus Hak Angket itu diduga kuat melanggar Undang-Undang.

"Karena pertama menurut yang disiarkan di media massa pada waktu itu dipaksakan prosedurnya. Ketika itu masih banyak yang tidak setuju tiba-tiba diketok. Seharusnya di dalam keadaan belum bulat suaranya mestinya kan divoting ditanya dulu, nah itu dianggap sebagai manipulasi persidangan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut dia, Pansus Hak Angket itu juga terkesan dipaksakan karena baru ada tujuh fraksi di DPR RI yang mengirimkan wakilnya.

"Padahal menurut Pasal 201 Ayat 3 UU MD3 harus semua fraksi ada di dalam panitia itu. Kalau itu dipaksakan, berarti juga melanggar prosedur," ucap Mahfud.


Kapolri Tak Akan Panggil Paksa Miryam, Ini Kata Pansus Angket KPK

Ketua Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar Sudarsa enggan menanggapi terlalu jauh soal sikap Kapolri Pol Jenderal Tito Karnavian yang tak akan membawa mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani kepada pansus.

Menurutnya, pansus hanya menjalani sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Kami tidak ingin mengomentari terlalu jauh, hanya menjalani sesuai mekanisme MD3," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dalam UU MD3, kata Agun, disebutkan bahwa pansus dapat melakukan panggilan hingga tiga kali terhadap pihak yang akan dimintai keterangan.


(Jitunews.com/Indoteratas.com)


COMMENTS

Nama

9 naga,1,Adu Panco,1,afi,20,agama,3,ahmad dhani,109,AHOK,456,AHY,44,alexis,3,AmienRais,21,Anies,120,antasari,2,Arcandra,1,Ari Wibowo,6,Ario,4,ario kiswinar,5,artikel,1,ayu tt,6,azizi travel,2,banjir jakarta,2,Berita,643,berita hiburan,5,berita unik,145,bom,10,Budayawan,1,Budi Gunawan,1,buni yani,28,bunuh diri,17,caisar,2,debat pilkada,6,deddy corbuzier,5,demo ahok,21,demo jokowi,2,demo kspi,8,demokrat,2,Djarot,4,DKI,59,DPR,3,Ekonomi,1,entertaiment,428,Fadli Zon,49,Fahri,44,first travel,56,fpi,391,freeport,2,FrontBetawi,3,geby,3,gerindra,10,gibran,18,Golkar,2,Habibrizieq,52,Habiburokhman,2,hari tanoe,1,hate speech,72,headline,1,hoax,3,Hukum,15,Ibu Eni,1,ILC,2,Indro Warkop,1,info sehat,2,infrastruktur,1,internasional,54,intoleransi,1,inul,4,Irmangusman,1,Islami,5,isu PKI,3,IwanFals,1,Jakmania,8,jogja,1,JOKOWI,241,jonru,67,jupe,15,jusuf kalla,5,kaesang,56,kahiyang,20,Kapolri,17,kasus ahok,16,kasus antasari,3,kasus buni yani,10,kasus dwi,4,kasus eggy sudjana,6,kasus ektp,12,kasus habib rizieq,173,kasus HT,12,kasus makar,20,kasus mirna,1,kasus pancasila,1,kasus reklamasi,2,kasus siti,3,kasus sumber waras,3,kecelakaan,14,kecelakaan kapal,2,Kemang,1,KIP,1,kisah,4,Kontroversi,20,kpk,29,kriminal,74,lion air,2,loker,1,Lulung,7,maia,12,Marioteguh,10,marissa,10,mbah mijan,1,menpora,2,menteri susi,14,mudik2017,3,MUI,14,nasdem,1,Nasib Guru,3,nasioanal,2,Nasional,873,nasional. pilgub dki,2,naso,1,news,143,nikita,7,NU,20,Nusronwahid,2,ojek online,1,oke oce,1,olahraga,11,opick,6,pan,9,paradise papers,4,PDIP,20,pedofil,3,pembunuhan,2,Pilgub DKI,175,pilih,1,pilpres 2019,2,Pilpres 2019 Golkar,2,PKS,12,polisi,2,politik,1093,prabowo,4,PRESTASI AHOK,1,Ragam,43,raja arab,22,Ratna Sarumpaet,13,razman,5,ridwan kamil,12,rina,1,Risma,3,rohingya,5,rosita,13,Ruhut,4,Saipul Jamil,2,sam aliano,1,sandi,13,sandiaga,102,Sanusi,2,saracen,69,SBY,71,sejarah,3,sepak bola,7,setnov,27,sidang ahok,50,sri mulyani,2,Sumber waras,2,Susi,3,Syafi'i,1,Taufik,1,Tax amnesty,4,Teman Ahok,3,tips,8,Tito,2,TKW,1,TKW SRI,1,tren,1,trending topik,593,tv one,8,uang,1,Umum,1,Vaksin Palsu,4,Yusril,3,
ltr
item
Infoteratas: Kapolri Tolak Permintaan DPR Panggil Paksa Miryam, Alasannya Bikin Pansus 'Gigit Jari'
Kapolri Tolak Permintaan DPR Panggil Paksa Miryam, Alasannya Bikin Pansus 'Gigit Jari'
https://3.bp.blogspot.com/-ud1EQ5br8N8/WUfsDaUYxBI/AAAAAAAAIto/QAU9sQ1HZLMLSBvRdeoFraYhb5VgpvoRACLcBGAs/s1600/kapolri.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ud1EQ5br8N8/WUfsDaUYxBI/AAAAAAAAIto/QAU9sQ1HZLMLSBvRdeoFraYhb5VgpvoRACLcBGAs/s72-c/kapolri.jpg
Infoteratas
http://www.infoteratas.com/2017/06/kapolri-tolak-permintaan-dpr-panggil.html
http://www.infoteratas.com/
http://www.infoteratas.com/
http://www.infoteratas.com/2017/06/kapolri-tolak-permintaan-dpr-panggil.html
true
4105805820566066428
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy