KPK Tegaskan Akan Usut Dua Pimpinan DPR Soal Suap Pajak, Ternyata..........!


Infoteratas.com - Saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pajak PT Eka Prima Ekspor, mantan pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno mengungkap sejumlah nama public figure. Nama-nama itu antara lain Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parleman Indonesia (Formappi) Lucius Karus, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dua orang itu. Dia ingin kasus pajak tersebut terbuka lebar.

"Penegakan hukum di KPK tidak pernah tergantung kepada klarifikasi sumpah serapah kepada orang-orang yang disebut. KPK tetap jalan terus," ucap Lucius, saat dikonfirmasi Jumat (24/3/2017).

Menurut dia, hal ini penting dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. "Mereka rupaya terlalu jauh juga punya hubungan dengan terlibat dengan tersangka," Lucius menjelaskan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, juga meminta KPK bisa membuka peran serta dua pimpinan DPR itu dalam kasus dugaan suap pajak.
Menurut dia, ini untuk membuktikan adakah pelanggaran seperti pengemplangan pajak yang mereka lakukan atau tidak.

"Harus dibuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Apalagi jika ada unsur kurang atau tidak mau bayar pajak," ujar Boyamin.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Handang sebagai saksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohan Nair.

Pada sidang suap pajak, jaksa menunjukkan barang bukti berupa dokumen dari dalam tas milik Handang. Dokumen itu berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.

Nota dinas tersebut ditandatangani Handang. Pada nota dinas yang bersifat segera tersebut juga menginformasikan mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, yang tidak seharusnya dikembalikan.

Setelah menunjukkan dokumen tersebut, jaksa menunjukkan bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan. Dalam barang bukti itu terdapat juga nama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta pengacara Eggi Sudjana.

Jaksa KPK, Moch Takdir Suhan menuturkan, nama-nama itu diduga kuat merupakan wajib pajak yang perkaranya ditangani Handang.


KPK pun akan menindaklanjuti munculnya nama 2 wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dalam sidang kasus pengurusan pajak di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta. KPK menyebut munculnya nama-nama itu termasuk aktris Syahrini.


"Dokumen tersebut ditemukan penyidik ketika melakukan penggeledahan di rumah kos tersangka saat itu. Tentu penuntut umum perlu mengonfirmasi barang bukti tersebut dalam sesi pemeriksaan sebagai saksi di akhir sidang. Hal ini standar dalam hukum acara pidana kita," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Selasa (21/3/2017).

Namun menurut Fahri, apabila dirinya menerima suap atau memberi suap, barulah berurusan dengan KPK. Tetapi kali ini, seharusnya dirinya yang protes ke KPK karena masalah pajak yang seharusnya merupakan rahasia warga negara, tetapi dibuka ke masyarakat umum.

"Kalau ada dokumen perpajakan saya, itu bukan urusan KPK. KPK harus tahu diri. Mereka telah melakukan pelanggaran, abuse keluar dari kewenangannya dan mereka harus dipanggil," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (23/3).

Dia mengaku segera berkomunikasi dengan komisi hukum (Komisi III) DPR agar memperingatkan KPK untuk tidak mengancam orang seperti dirinya yang mengkritisi KPK.

"Apa mereka (KPK) mau jadi preman-preman pasar? Tekan-tekan orang, teror-teror orang, itu maunya begitu? Tak usah belagu. KPK itu diawasi DPR, bukan DPR diawasi KPK. Jangan dibalik-balik," tegasnya.


Menurutnya, bila KPK membuka dokumen pajak dirinya, maka KPK telah melakukan pelanggaran hukum.(beritasatu.com/detik.com) 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPK Tegaskan Akan Usut Dua Pimpinan DPR Soal Suap Pajak, Ternyata..........!"

Posting Komentar